Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med.PH., menghadiri sekaligus
menanda tangani Nota Kesepakatan (NK) antara Kepala Daerah dengan Aparat
Penegak Hukum (APH) Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, yang
dilaksanakan di Hotel Aston Kota Pontianak pada Jumat, 17 Maret 2023.
Adapun Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Sintang yang turut menanda
tangani Nota Kesepakatan (NK) tersebut, Kapolres Sintang, AKBP Tommy Ferdian,
S.I.K., M,Sc (eng), dan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Aco Rahmadi Jaya,
S.H., M.H.
Acara penandatanganan nota kesepakatan ini turut dihadiri oleh Gubernur
Kalimantan Barat, Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Reserse
Kriminal Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Kemendagri, Bupati dan Walikota
se-Kalimantan Barat, Kepala BPK RI Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah
Kalimantan Barat, Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat,
Kapolres/Kapolresta se-Kalimantan Barat, Inspektur Kabupaten/Kota se-Kalimantan
Barat, Kepala Bagian Hukum, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan
Barat.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota
kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI yang sebelumnya
telah dilaksanakan di Jakarta.
Sebagai tindak lanjut, maka diadakan kegiatan penandatanganan nota
kesepakatan untuk tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota
se-Kalimantan Barat.
MoU ini sebelumnya sudah ada sejak tahun 2018, kemudian diperbaharui dan
ditandatangani kembali untuk perpanjangan 5 tahun kedepan.
Kegiatan ini didasari oleh kegiatan yang telah dilakukan di pemerintah pusat.
Dalam UU No. 23 Tahun 2014 khususnya pada pasal 385 dinyatakan bahwa masyarakat
dapat menyampaikan pengaduan atau dugaan yang dilakukan oleh ASN instansi
daerah dan kemudian APIP dapat melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan
tersebut, lebih lanjut APH ketika melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan
harus melakukan koordinasi dengan APIP.
Kemudian berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yakni agar nota kesepakatan ini
dapat dijadikan sebuah pedoman dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung
sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan, kemudian untuk memberikan
kepastian dan kejelasan terhadap tata cara koordinasi aparat pengawas internal
pemerintah dan aparat penegak hukum tanpa saling mengesampingkan tugas, fungsi
dan kewenangan baik APIP maupun APH sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dalam penanganan kemajuan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintah daerah.
(RILIS PROKOPIM)
0 Komentar untuk "Bupati Sintang Tanda Tangani Nota Kesepakatan Antara Pemkab Sintang Dengan Aparat Penegah Hukum "