Wakil Bupati Sintang, Melkianus, S.Sos, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten
Sintang, Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, Kepala BKPSDM Sintang, Witarso, Direktur
RSUD AM DJoen Sintang, dr. Rosa Trifina, M.Ph, bersama jajaran Pemerintah
Kabupaten Sintang melakukan audiensi bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB RI) terkait pembahasan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Badan Layanan Umum
Daerah, yang dilaksanakan di Gedung Kemenpan-RB, Jl. Jenderal Sudirman,
Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jumat, 30 September 2022.
Sebelumnya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) terus mencari
solusi untuk pegawai nonaparatur sipil negara (non-ASN) dan perekrutan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ada beberapa hal yang diusulkan dan
diminta oleh para bupati kepada pemerintah untuk para non-ASN dan PPPK.
Wakil Bupati Sintang
Melkianus menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI yang sudah menunda rencana penghapusan pegawai non-ASN atau tenaga honorer tahun 2022
ini.
“Sebab, daerah umumnya masih sangat membutuhkannya. Selain itu, jika mereka
diberhentikan, akan menambah angka pengangguran. Ke depan kita akan mencari solusi terbaik terkait penganggaran untuk PPPK. Kami berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan,
mengalokasikan tambahan transfer Dana Alokasi Umum atau DAU ke daerah untuk
alokasi gaji PPPK”
terang Wakil Bupati Sintang
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) terus mencari
solusi untuk pegawai nonaparatur sipil negara (non-ASN) dan perekrutan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ada beberapa hal yang diusulkan dan
diminta oleh para bupati kepada pemerintah untuk para non-ASN dan PPPK.
0 Komentar untuk "Ke Jakarta, Wabup dan Sekda Sintang Temuai Tim Kemenpan RB Perjuangkan P3K"