Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah membuka Rapat Koordinasi
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang di Aula
Bappeda Kabupaten Sintang pada Senin, 8 Agustus 2022.
Yosepha Hasnah menyampaikan bahwa Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sintang merupakan hal yang baru sehingga memerlukan
koordinasi dan komunikasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan anggota Forum PKP yang berasal dari
organisasi diluar Pemkab Sintang.
"Pemkab Sintang terus mendorong agar pemerintah desa bisa membuat
anggaran di APBDes untuk kegiatan sanitasi. Harapan kami adalah fasilitas air
bersih dan kebersihan lingkungan pemukiman di desa, gerakannya mulai dari desa
dan kemudian diperkuat oleh Pemkab Sintang dan NGO" terang Yosepha
Hasnah
“kegiatan ini untuk merumuskan dan memperkuat peran Pokja PKP dan Forum PKP
di masa depan. Saya berharap sesama OPD saling berkolaborasi dengan NGO dan
Akademisi untuk mengatasi pemukiman kumuh, sanitasi dan stunting” terang
Yosepha Hasnah
“dengan adanya Pokja PKP dan Forum PKP ini, pembangunan pemukiman kumuh,
sanitasi dan stunting semakin sinkron dan sinergi. Kita mencatat, ada 71 lokasi
kumuh yang harus kita tangani di Kabupaten Sintang dengan luasan mencapai 1.645
hektar. Itu lumayan luas. Ini yang harus kita diskusikan untuk menyelesaikannya”
terang Yosepha Hasnah
“anggota Pokja saya minta aktif untuk mengambil langkah nyata untuk
mengatasi permukiman kumuh ini. Diskusi yang terjadi saya harapkan menghasilkan
solusi dan program yang bisa diterapkan dilapangan” tambah Yosepha Hasnah
Kartiyus Kepala Bappeda yang juga Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang menyampaikan secara kelembagaan memang
usaha untuk mengatasi kawasan kumuh yang belum maksimal maka perlu sekali
sinkronisasi antar lembaga.
"kita harus mengakui, program untuk mengatasi kawasan kumuh ini, antar
OPD belum saling mendukung. Dengan adanya Pokja PKP ini, saya minta mulai 2023
semua sinergi dan saling membantu. Desa atau lokasi yang menjadi tujuan
pengentasan kawasan kumuh, kita keroyok. Dinas Perkim melakukan ini, Dinas PU
melakukan ini, Dinas Kesehatan melakukan itu. Focus pada desa yang menjadi
sasaran kita. Sehingga jumlah desa yang dianggap kumuh berkurang dan program
menjadi berhasil” beber Kartiyus
“2023 harus sinergi antar lembaga. Tidak ada lagi berjalan masing-masing. Termasuk
sinergi dengan PDAM dan PLN. Di Sintang ini masih ada 173 desa yang belum
menikmati listrik negara. Tahun ini hanya 6 desa yang dapat jaringan PLN” terang
Kartiyus
0 Komentar untuk "Masih Ada Permukiman Kumuh, Sekda Sintang Buka Rakor Pokja PKP dan Forum PKP"