Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang yang juga
Duta Stunting Kabupaten Sintang turut hadir pada Rapat Kerja Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati
Sintang pada Senin, 15 Agustus 2022.
Hadir pada rapat tersebut selain seluruh anggota Tim Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS) Kabupaten Sintang juga hadir Pelaksana Tugas Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat H.
Muslimat dan Aida Mochtar Ketua Satgas Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan
Barat.
Kartiyus menyampaikan bahwa dalam upaya penurunan angka stunting di
Kalimantan Barat, peranan dan intervensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
dirasakan kurang untuk mendukung pemerintah kabupaten kota.
“padahal sebenarnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bisa membantu
kabupaten kota dalam upaya menurunkan angka stunting ini. Hingga saat ini belum
ada dukungan anggaran dari Pemprov Kalbar untuk membantu daerah menurunkan
stunting” terang Kartiyus.
“Pemerintah Kabupaten Sintang misalnya mengandalkan APBD Kabupaten Sintang
dan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan untuk menurunkan
stunting. Sebenarnya antar tingkatan pemerintahan bisa berbagi peran, misalnya
dalam satu desa yang angka stuntingnya tinggi, daerah bisa berbuat apa, pemprov
apa dan pusat apa. Sehingga kita keroyokan” terang Kartiyus
“jika pemerintah pusat menargetkan 2024 itu angka stuntingnya 14 persen
secara nasional. Berarti masih ada sisa 28 bulan lagi untuk bekerja menurunkan
angka stunting”
terang Kartiyus
Aida Mochtar Ketua Satgas Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat
menyakinkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sintang untuk
terus berinovasi dan bekerja keras
menurunkan angka stunting di Kabupaten Sintang.
“masalah stunting ini adalah masalah nasional dan masalah kemanusiaan. Saya
membayangkan, dalam satu keluarga miskin, rumahnya kumuh, disitu ada ibu hamil,
tidak punya asupan gizi yang cukup, dia tidak mampu membeli makanan bergizi.
Tidak ada satupun orang tua yang ingin anaknya tidak sehat, tetapi keadaan yang
membuat mereka seperti itu. Kita yang diberikan amanah dan tugas ini, bisa membantu
mereka yang tidak beruntung dalam kehidupan dengan program kita ini” terang
Aida Mochtar
“menurunkan stunting ini merupakan program kemanusiaan. Kita ingin mengawal
supaya jangan sampai ada anak yang lahir dalam keadaan stunting. Kita beruntung
punya orangtua yang saat hamil mampu memberikan makanan yang bergizi kepada
kita sehingga kita bisa berada di ruangan ini dengan berbagai posisi. Tetapi
ada sekian keluarga yang membutuhkan kita dengan program khusus untuk
menurunkan stunting” tambah Aida Mochtar
“dalam hal stunting ini, pemerintah pusat menetapkan bahwa Kalimantan Barat
masuk dalam 11 provinsi dengan prioritas dengan skema percepatan khusus. Jika
konvergensi tidak terjadi, maka penurunan stunting akan lambat. Konvergensi
adalah menyatukan semua program yang ada dilintas sektor untuk menyasar
keluarga beresiko stunting. Strategi nasionalnya sudah ada dalam Perpres 72,
maka harus intervensi sensitif dan spesifik” tambah Aida Mochtar
“sebenarnya kalau anggota DPR RI dan DPRD Kalbar mau terlibat lebih bagus.
Mereka bisa bagikan makanan sehat untuk ibu hamil dan bayi sesuai daerah
pemilihan mereka masing-masing. Mereka bisa membantu konstituennya yang selama
ini sudah memberikan dukungan suara kepada para legislator kita” terang Aida
Mochtar
“hingga hari ini di Indonesia ini ada 7 juta anak stunting, dan di Kalbar
ada 22 ribu anak stunting. Keluarga beresiko stunting di Sintang ada 23 ribu
keluarga. Anak-anak remaja harus terhindar dari anemia” tutup Aida Mochtar
0 Komentar untuk "Kepala Bappeda Sintang Ajak Pemprov Kalbar Bantu Daerah Turunkan Stunting"