Bupati Sintang, yang di wakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kab. Sintang, Yustinus J, S. Pd. M.AP didamping Asisten
Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Drs. Igor Nugroho, M.
Si, Inspektur Kab. Sintang dan jajaran, Sekretaris Disperindagkop & UKM
Kab. Sintang, Kepala ULP Sekretariat Daerah Kab. Sintang, mengikuti acara
secara virtual dari Istana Negara Jakarta, yakni pembukaan Rapat Koordinasi
Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022, di Ruang MCC Kantor Bupati
Sintang, Selasa pagi, 14 Juni 2022, yang di buka langsung oleh Presiden RI, Ir.
H. Joko Widodo.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawal
kedisplinan instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri.
Hal tersebut ditegaskan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional
Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas PIP) Tahun 2022, di Istana Negara,
Jakarta, Selasa (14/06/2022).
“Sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten. Jaga
kepatuhan kementerian, lembaga, pemda (pemerintah daerah), BUMN, BUMD, agar
memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk
ini,” ujar Presiden.
Presiden pun menekankan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus
dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri bukan barang impor.
“Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, memiliki APBD
Rp1.197 triliun belinya produk impor, bukan produk dalam negeri. Sedih, ini
uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPn, PPh Badan, PPh
Perorangan, PPh Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP, dikumpulkan dengan cara
yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor,” ujarnya.
Presiden pun meminta jajarannya untuk memastikan agar produk impor yang
sudah dapat diproduksi di dalam negeri dihapus dari e-Katalog.
“Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, ada 842 produk di dalam e-Katalog
yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Coret 842
itu, drop, kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di
e-Katalog? Inilah tugasnya APIP, tugasnya BPKP,” ujarnya.
Presiden juga meminta BPKP dan APIP untuk mendorong pemerintah daerah
(pemda) segera memiliki e-Katalog lokal. Presiden mengungkapkan dari 34
provinsi dan 514 kabupaten/kota di tanah air baru 123 pemda yang memiliki
e-Katalog lokal.
“Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten, kota, provinsi segera
memiliki e-Katalog lokal, sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk
semuanya,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta jajaran terkait untuk mengawal realisasi
dari komitmen belanja produk dalam negeri baik oleh pemerintah pusat,
pemerintah derah, maupun BUMN dan BUMD. Berdasarkan laporan dari Kepala BPKP
total komitmen untuk belanja produk dalam negeri sudah mencapai Rp720 triliun.
“Itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu
merealisasikan. Itu tugasnya Bapak-Ibu mengawal ini,” kata Presiden.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menekan bahwa belanja pemerintah
baik pusat dan daerah harus memiliki tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai
tambah bagi negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta
efisien.
Presiden pun meyakini belanja produk dalam negeri dapat memaju pertumbuhan
ekonomi, menciptakan nilai tambah, meningkatkan lapangan pekerjaan, hingga
memicu investasi.
“Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah
dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini
dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi
dalam negeri,” pungkasnya.
Hadir dalam Rakornas antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma
Yatun, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit
Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)
Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick
Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Menkop UKM) Teten Masduki
0 Komentar untuk "Dibuka Presiden RI, Bupati Sintang Hadiri Rakornas Pengawasan Intern Secara Virtual"