Jajaran Pemerintah
Kabupaten Sintang turut hadir saat Firli selaku perwakilan Pelaksana Proyek
Pembangunan Waterfront Sungai Durian di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sintang pada Jumat, 22 April 2022.
Setelah mendengarkan
keluhan dari Firly, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan tanggapannya.
Erwin Simanjuntak Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mendukung rencana operasi penertiban gabungan untuk menyelesaikan semua yang
menghambat pembangunan waterfront.
“aturan ruko jelas. Kaki lima tidak boleh digunakan untuk jualan, tetapi
untuk pejalan kaki. Dasar hukumnya jelas. Undang-undangnya ada. Termasuk kanopi,
ada aturannya. Penertiban kanopi itu tidak perlu ada surat peringatan, langsung
ditertibkan pun bisa. Soal tiang billboard samping Intan Market, izinnya sudah
habis. Bisa dibongkar. Saya juga melihat bongkar muat yang dilakukan siang hari
mengganggu pekerjaan dan membuat macet. Harusnya bongkar muat dilakukan malam
hari” terang Erwin Simanjuntak
“yang harus diperhatikan, setelah waterfront selesai dibangun, jangan
sampai PKL kembali jualan di tempat itu, semua harus bersih. Ke depan, kalau
waterfront sudah jadi, dan sudah menjadi lokasi wisata. Ruko-ruko yang ada di
situ, sebaiknya menjadi toko handicraft saja seperti waterfront di luar negeri”
terang Erwin Simanjuntak
Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Sintang Mulyadi menyarankan agar segera bentuk tim operasi penertiban bersama.
“saya sarankan pelaksana pembangunan membuat pagar penutup saat mengerjakan
secara bertahap. Kita mencontohkan pembangunan pedestrian di Jalan Ahmad Yani
Pontianak. Itu kan ditutup supaya pengerjaannya lancar. Tiang pengaman untuk
pedestrian yang sudah selesai agar segera dipasang supaya motor tidak bisa
masuk” saran Mulyadi
“aturannya, dari dinding ruko sampai ke jalan itu milik umum. IMB dan izin
usaha itu mengatur, kanopi hanya boleh 2,5 meter dan dibuat menggantung atau
tanpa tiang” tambah Mulyadi
Siti Musrikah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja mendukung kalau akan
dilakukan operasi penertiban dengan membawa aturan yang mereka langgar. “kita
harus jelaskan pelanggaran dari sisi IMB dan sisi izin usaha. Soal PKL, saya
sarankan digeser ke terminal Sungai Durian dengan penentuan jam operasional”
terang Siti Musrikah
Mursalin Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum juga sepakat untuk segera
dilakukan penertiban semua yang menghambat pekerjaan pembangunan waterfront.
“ruko itu ada IMB dan izin usaha. Itu semua ada aturannya. Saya mendorong
agar penertiban tidak hanya pada lokasi pembangunan waterfront saja, banyak juga
pelanggaran di tempat lain perlu ditindak. Pemerintah pusat sudah mau
mengalokasikan anggaran untuk menata daerah kita, tetapi kita di daerah tidak
mampu menertibkan sebagai bentuk dukungan.
Ini tersisa 6 bulan, saya berharap bisa selesai tepat waktu. Jangan
sampai terlambat” terang Mursalin.
0 Komentar untuk "Respon Keluhan Pelaksana Proyek Pembangunan Waterfront Sungai Durian, OPD Sintang Sepakat Akan Lakukan Penertiban"