Bupati Sintang yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Florensius
Kaha, S.Pd, M.Si menghadiri kegiatan
Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Kalimantan Barat dan Pelatihan kendaraan Uji
keliling non statis dalam rangka pentingnya akreditasi UPUBKB dalam mendukung
program zero ODOL (Over Dimension and
Over Load) 2023 di Kalimantan Barat, di Ballroom Hotel My Home Sintang, pada
Rabu, 9 Februari 2022.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang mewakili Bupati Sintang,
Florensius Kaha dalam sambutannya,
mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sangat baik dilaksanakan, “atas nama
Pemkab Sintang, saya sambut baik dan mendukung kegiatan ini, dengan kegiatan
ini dapat terus Memberikan pelayanan dan pengujian berkala yang profesional
berkualitas kepada masyarakat serta dengan kegiatan fgd ini para peserta
memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap perkembangan teknologi di bidang
pengujian kendaraan bermotor maupun isu-isu lainnya yang dapat meningkatkan
keselamatan penggunaan kendaraan bermotor di jalan”, katanya.
Florensius Kaha juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta
Forum Group Discussion, "saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta
yang ikut dalam kegiatan ini, ada dari Kabupaten/Kota yang ikut dalam kegiatan
ini", kata Kaha.
Menurut Florensius Kaha dalam sambutannya bahwa Over Dimension and Over
Load (ODOL) harus diberantas dan harus ditangani dengan baik, “ODOL harus diberantas
karena mampu menimbulkan beragam permasalahan seperti, kecelakaan lalu lintas,
kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, tingginya biaya
perawatan infrastruktur, mengurangi daya saing internasional karena kendaraan
odol tidak bisa melewati pos lintas batas negara (plbn), memperpendek umur
kendaraan, hingga menimbulkan polusi udara yang berlebihan, Selain itu juga
harus dilakukan penanganan permasalahan ODOL ini harus ditangani dari hulu
sampai ke hilir. Diperlukan kesamaan pemahaman, visi, misi, kesadaran dan
kerjasama serta komitmen dari semua pihak,upaya normalisasi/pemotongan
kendaraan tersebut, menjadi salah satu upaya mengatasi permasalahan ODOL”,
ucapnya.
Florensius Kaha juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang
mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait Zero ODOL 2023, “Pemerintah
Kabupaten Sintang melalui Dinas Perhubungan mendukung sepenuhnya kebijakan
Pemerintah Pusat menuju zero ODOL 2023.ini menjadi perhatian kita bersama.
Jikalau memang ada kendaraan yang tidak memenuhi syarat, jangan diberi kartu
izin lulus UPPKB. Sehingga, pada tahun 2023 zero ODOL bisa direalisasikan,
khususnya di Kabupaten Sintang.
“saya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah guna meningkatkan
komunikasi, koordinasi dan persamaan persepsi, transfer knowledge terkait
isu-isu strategis sektor transportasi darat yang bisa dijadikan referensi”,
pesan Florensius Kaha.
Sementara itu, Kepala Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)
Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat, Syamsuddin, menjelaskan maksud dan
tujuan dilaksanakannya kegiatan Forum Group Discussion (FGD) ini,
"kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menambah serta meningkatkan
pengetahuan keterampilan dari para penguji kendaraan bermotor di Kalimantan
Barat, mengingat semakin hari tantangan yang dihadapi semakin berat", kata
Syamsuddin
Menurut Syamsuddin bahwa tantangan berat tersebut disebabkan oleh pengguna
kendaraan bermotor yang banyak diwilayah Kalbar, "kita ketahui bersama
jalan lintas antar Kabupaten dalam provinsi kalbar banyak sekali kendaraan
seperti truk, baik itu truk logistik dan truk perusahaan perkebunan yang
berlalu lintas disepanjang jalan lintas kabupaten dalam provinsi yang
disinyalir sebagian besar over dimension dan over load, maka dari itu salah
satu upaya dalam menertibkan kendaraan yang over load tersebut adalah
meningkatkan serta memperkuat sarana prasarana, sumber daya manusia dalam
melaksanakan pengujian kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi menuju
program zero ODOL ditahun 2023 nantinya", ucap Syamsudin
Masih kata Syamsudin, kebutuhan para penguji yang terakreditasi sangat
dibutuhkan pada saat ini, "seperti kita ketahui bersama, semakin banyak
kendaraan bermotor yang wajib uji di Kabupaten/Kota di Kalbar ini, tentunya
haus sejalan dengan ketersediaan unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
dan SDM yang terakreditasi di Kalbar, selain itu juga perkembangan sistem
pengujian kendaraan bermotor di Kalbar juga saat ini sudah mengalami kemajuan,
dari tahun ke tahun Kabupaten/Kota di Kalbar sudah mulai membangun sistem
pengujian kendaraan bermotor yang lebih baik, dari sisi administrasinya, hingga
ke unsur teknisnya", tambah Syamsudin.
Saat ini lanjut Syamsudin, sudah ada delapan Kabupaten/Kota yang
terakreditasi pengujian kendaraan bermotor, "di Kalbar ini sudah ada 8
Kabupaten / Kota yang telah terakreditasi yakni Pontianak, Singkawang, Landak,
Kubu Raya, Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, dan masih ada 6 Kabupaten lagi
yang belum terakreditasi", sambung Syamsudin.
"Kami berharap kepada daerah yang belum terakreditasi agar segera
melengkapi fasilitas pendukungnya dan segera mengusulkan administrasi dengan
syarat yang sebagaimana telah diatur, kami juga sampaikan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar yang sudah
bekerja keras untuk meningkatkan status akreditasinya sehingga dapar memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khsusunya masalah transportasi,
dengan terselenggaranya pelaksanaan akreditasi ini, dapat mewujudkan program
nasional yaitu zero Over Dimension and Over Load (ODOL) ditahun 2023 dimana
yang terakreditasi ini diharapkan agar mampu memfilter kendaraan yang
disinyalir over dimension dan overload dengan
saling bersinergi untuk memberantas ODOL di Kalbar, sehingga terciptanya
kendaraan dengan keselamatan yang memenuhi teknis yang diatur dalam undang-
undang", Pesan Syamsudin.
0 Komentar untuk "Ikuti FGD Soal Akreditasi Uji Kendaraan di My Home, Ini Kata Kadishub Saat Mewakili Bupati Sintang"