Bupati Sintang yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sintang Drs. Igor Nugroho, M. Si mengikuti Secara Virtual
Sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Ssistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022
dengan tema “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyukseskan Program Strategis PTSL
Menuju Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat di Command Center Kantor Bupati Sintang
pada Kamis, 27 Januari 2022.
Turut mendampingi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten
Sintang di Command Center Kantor Bupati Sintang Pelaksana Tugas Kepala Dinas
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Drs. Supomo, M. Si dan Budiaji,
ST Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
Sosialisasi dibuka langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik
Indonesia Indonesia Dr. Sofyan Jalil,
S.H., M.A., M.ALD. Hadir secara virtual Gubernur, Bupati, Walikota Seluruh
Indonesia, Kepala BPN Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Indonesia Dr. Sofyan Jalil menyampaikan bahwa ada
keluhan bahwa patok hutan lindung yang berpindah-pindah, hanya itu kewenangan
Kementerian LHK. “kalau kewenangan kami, itu sudah selesai semua. Presiden
sudah mengeluarkan Keppres tentang one
map policy tetapi terjadi konflik di seluruh Indonesia. Saat ini banyak
desa yang masuk dalam kawasan hutan, maka masyarakatnya banyak yang komplain
dan akan kami selesaikan. Ada Perpres tahun 2018 tentang percepatan pelepasan
dan penyelesaian tanah dalam kawasan hutan. Desa di kawasan hutan, harus
dikeluarkan. Pelaksanaannya mungkin belum sesuai harapan. UU Cipta Kerja sudah
memberikan perintah kepada Menteri Kehutanan untuk menyelesaikan hal tersebut”
terang Sofyan Jalil
“ada juga kebun yang dulu tidak masuk kawasan hutan, sekarang malah masuk
ke kawasan hutan sehingga illegal kebunnya. Maka, masalah kehutanan ini menjadi
perhatian meskipun diluar kewenangan kami. Kami sangat konsen soal ini, ada
orang BPN masuk penjara gara-gara dituduh mensertifikatkan tanah dalam kawasan
hutan, padahal dulu waktu pembuatan sertifikat masuk dalam APL. Sehingga
sertifikat menjadi tidak sah, terjadi kasus di Indonesia. Saya akan bela orang
BPN yang terkena masalah itu” terang Sofyan Jalil
“saya sudah buat edaran agar pemda membereskan aset daerah berupa tanah.
Pemda siapkan dana dan pro aktif mengurus ke BPN di daerah. Bisa dibentuk gugus
tugas penyelesaian masalah aset tanah ini.
Bagi rumah warga di pinggir sungai dan pantai, tidak bisa diberikan hak
sertftikat hak milik, tetapi kami bisa memberikan sertifikat hak pakai
selama rumahnya masih tradisional. Itu ada peraturan menterinya. Warga yang
tinggal di atas laut dan sungai bisa mendapatkan hak pakai” terang Sofyan Jalil
0 Komentar untuk "Asisten Administrasi Umum Ikuti Sosialisasi Secara Virtual Program PTSL Tahun 2022"