Sekretaris
Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si memimpin Rapat Forum
Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Sintang Tahap II secara virtual di Ruang Rapat Sekretaris Daerah pada Kamis, 29 Juli 2021. Rapat
dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang Eka Susilamijaya dan Kepala
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tergabung di dalam Forum
Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Sintang.
Pada rapat
secara virtual tersebut, Forum Komunikasi
Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten
Sintang membahas soal tunggakan iurang BPJS Peserta Mandiri dan penambahan peserta BPJS
Kesehatan di Kabupaten Sintang. Hingga akhir Juli 2021, Penduduk Kabupaten
Sintang mencapai 415. 534 jiwa dan dari jumlah tersebut sebanyak 363. 048 orang
atau 87,37 % sudah menjadi peserta JKN-KIS. Masih tersisa 52. 486 orang atau
12,63 % yang belum menjadi peserta JKN-KIS.
Sekretaris
Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si m menyampaikan bahwa terkait
Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang untuk tahun 2021, serta berdasarkan
Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Presiden RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, terdapat hal hal
yang perlu untuk dilakukan koordinasi dan komumikasi.
“Soal
tunggakan peserta mandiri BPJS di Kabupaten Sintang, sepertinya kita perlu
melakukan rapat lebih teknis lagi. Untuk membicarakan solusi terbaik.
Pembayaran BPJS bagi perangkat desa agar lebih ditertibkan supaya tidak terjadi
keterlambatan. BPJS, Dinas PMPD dan BPKAD perlu memperkuat koordinasi dalam hal
pembayaran iuran BPJS bagi perangkat desa ini,” terang Yosepha Hasnah.
Kepala
BPJS Kesehatan Cabang Sintang Eka Susilamijaya memaparkan bahwa jumlah penduduk
Kabupaten Sintang yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 87,5
persen. “Artinya capaian kita sudah bagus. Integrasi ke JKN-KIS sedang
berlangsung dan tersisa 22.913 ribu yang tidak terintegrasi. Kami juga terus
mendorong usaha mikro untuk bergabung dalam BPJS Kesehatan. Capaian JKN-KIS
Kabupaten Sintang tertinggi se Kalimantan Barat,” terang Eka Susilamijaya.
“Hingga
akhir Juli 2021, Penduduk Kabupaten Sintang mencapai 415. 534 jiwa dan dari
jumlah tersebut sebanyak 363. 048 orang atau 87,37 % sudah menjadi peserta
JKN-KIS. Masih tersisa 52. 486 orang atau 12,63 % yang belum menjadi peserta
JKN-KIS. Peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Sintang pada
2020 mencapai 61,6 persen dari jumlah penduduk. Tahun 2020 jumlah peserta yang
menunggak iuran untuk kelas III itu sebanyak 15 ribu jiwa belum lagi kelas I
dan II. Kami terus menerus mengingatkan peserta untuk membayar iuran bahkan
bisa dilakukan secara kolektif. Total tunggakan 16 milyar dan tahun 2020” terang Eka
Susilamijaya
“Jumlah
peserta BPJS Kesehatan yang tidak membayar di tahun 2020 mencapai 23.111 jiwa.
Dan tahun 2021 sudah mencapai 23. 390 jiwa. Data kami juga menunjukan, justru
tunggakan itu terjadi di Kecamatan Sintang yang sebenarnya tidak ada masalah
akses pembayaran,” kata Eka Susilamijaya.
“Kami juga
membuka pelayanan melalui aplikasi whatsapp dan telegram untuk mengurangi
tatapmuka. Ada 8 desa yang belum melaporkan data JKN-KIS kepada kami. Dalam hal
tunggakan, akan kami pertimbangkan untuk memberikan program relaksasi, namun
tentu perlu kajian terlebih dahulu. Kami juga menemukan, banyak nomor handphone
peserta yang sudah tidak bisa dihubungi,” tambah Eka Susilamijaya.
0 Komentar untuk "Kembali, Forum Pemangku Kepentingan Gelar Rapat Virtual, Bahas BPJS Kesehatan di Kabupaten Sintang"